Yogyakarta (RE),Keputusan bersama lima menteri tentang pengelolaan distribusi guru dan mutu pendidikan mengundang  pro dan kontra. Menurut Ketua PGRI DIY Ahmad Zainal Fanani, pengelolaan guru lebih baik dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan banyak kejadian atau fenomena-fenomena yang sudah dimasuki nuansa politis setelah otonomi daerah, sehingga pendistribusian guru lebih banyak terpengaruh. “ Pendistribusian jika dilakukan oleh pemerintah daerah, dapat terpengaruh suasana politik setempat. Jadi, kalau pendistribusian guru itu sudah terkotak-kotak dan dimasuki nuansa politis, mutu pendidikan itu sudah tidak bagus” ujar Fanani. Ia mencontohkan, jika ada sekelompok guru yang mendukung calon bupati tertentu, kemudian mereka dimutasikan ke daerah lain karena calon bupati tersebut kalah. Dengan kata lain, pendistribusian guru akan lebih merata tanpa faktor-faktor luar yang mempengaruhi sehingga mutu pendidikan tetap terjaga.
Fanani menambahkan, seringkali ada daerah yang kekurangan guru, namun di daerah lain justru kelebihan. Selain itu, ada pula kekurangan guru di tingkat SMP sedangkan di tingkat SMA kelebihan guru. Fanani menegaskan, pendistribusian guru dan mutu pendidikan sebaiknya dikelola oleh pusat, untuk menjaga kualitas serta terbebas dari nuansa politis. (han)